Kontroversi PSSI

Live Streaming Bola – PSSI pada jaman kepemimpinan Nurdin Halid mempunyai sebagian perihal yang dianggap kontroversi, antara lain mudahnya Nurdin Halid beri tambahan ampunan atas pelanggaran, kukuhnya Nurdin Halid sebagai Ketua Umum meski dia dipenjara, isu tidak enak yang beredar pada jaman penentuan Ketua Umum tahun 2010, dan reaksi penolakan atas diselenggarakannya Liga Primer Indonesia.

Kasus korupsi Nurdin Halid

Pada 13 Agustus 2007, Ketua Umum Nurdin Halid divonis dua tahun penjara akibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng. Berdasarkan standar statuta FIFA, seorang pelaku kriminal tidak boleh menjabat sebagai ketua umum sebuah asosiasi sepak bola nasional. Karena alasan tersebut, Nurdin didesak untuk mundur dari bermacam pihak; Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI pas itu), Ketua KONI, dan lebih-lebih FIFA[4][8][10] menekan Nurdin untuk mundur. FIFA lebih-lebih mengancam untuk menjatuhkan sanksi kepada PSSI kecuali tidak diselenggarakan penentuan ulang ketua umum. Akan tetapi Nurdin bersikeras untuk tidak mundur dari jabatannya sebagai ketua PSSI, dan senantiasa mobilisasi kepemimpinan PSSI dari balik jeruji penjara.Agar tidak melanggar statuta PSSI, statuta tentang ketua umum yang di awalnya berbunyi "harus tidak dulu terlibat dalam persoalan kriminal" (bahasa Inggris: “They..., must not have been previously found guilty of a criminal offense....") diubah bersama dengan menghapuskan kata "pernah" (bahasa Inggris: "have been previously") agar berarti jadi "harus tidak tengah dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal" (bahasa Inggris: "... must not found guilty of a criminal offense..."). Setelah jaman tahanannya selesai, Nurdin ulang menjabat sebagai ketua PSSI.

Reaksi atas Liga Primer Indonesia


Pada Oktober 2010, Liga Primer Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan mutu sepak bola Indonesia dideklarasikan di Semarang oleh Konsorsium dan 17 perwakilan klub Kompetisi ini tidak direstui oleh PSSI dan dianggap ilegal. Meski PSSI memaparkan secara panjang lebar alasan mengapa LPI melawan hukum, organisasi ini tidak dulu menyebutkan alasan mengapa mereka tidak merestui LPI, kecuali menyebut LPI sebagai "kompetisi ecek-ecek", "tarkam", dan "banci." LPI pada akhirnya beroleh izin dari pemerintah lewat Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Klub bagian yang nampak dari kompetisi PSSI dan ikuti Liga Primer Indonesia dikenakan sanksi degradasi dan tidak diundang dalam Munas PSSI. Padahal klub-klub selanjutnya cuma mengundurkan diri dari Liga Super Indonesia dan bukan dari keanggotaan PSSI, agar tetap mempunyai hak suara dalam kongres. Selain itu, menurut Statuta PSSI, penghapusan keanggotaan klub dari PSSI tidak mampu ditentukan cuma oleh petinggi PSSI, perlu lewat kongres dan disetujui sedikitnya 3/4 bagian yang hadir.

Share this post